anggota komisi ii dpr yasona laoly menilai reformasi badan pertanahan nasional (bpn) belum berjalan baik sebab masih banyak konflik pertanahan.
saya kira, usah diselenggarakan evaluasi kepada kinerja bpn. ya termasuk kita pertanyakan kepemimpinan pak hendarman (kepala bpn). dengan konseptual, bolehlah. tapi implementasinya, belum banyak, papar yasona dalam jakarta, minggu.
dia mengkritik praktik percaloan juga mafia tanah dan belum berhasil diberantas bpn.
banyak catatan tentang ini. salah satunya batas tanah, sering merupakan pemicu sengketa. belum lagi sertifikat ganda. sepertinya kepala bpn harus bersihkan lagi internalnya, papar dia.
Informasi Lainnya:
- Buar cepat laku menjual rumah
- Tips aman belanja Online
- Buar cepat laku menjual rumah
- Kenapa Sarang Walet dicari Orang
anggota dpr ri dari fpdip juga mempertanyakan tim 11 bentukan bpn yang bertugas melaksanakan sengketa tanah pada semua daerah yang tetapi tak menunjukkan hasil yang baik.
sampai ketika ini, saya belum mendengar banyak konflik agraria dan diselesaikan. padahal, semakin berlarut angka tanah dengan begini kian complicated. sebab mutu keekonomisan tanah tambah tinggi, papar dia.
wakil sekretaris jenderal (wasekjen) konsorsium pembaruan agraria (kpa), dewi kartika, menilai tak banyak sinkronisasi pada internal bpn. resikonya, terkandung 632 agama yang tumpang, serta tersebut mesti diselesaikan, tutur dewi.
masih maraknya sengketa agraria, menurut dewi, merupakan jenis kegagalan kinerja bpn. sebanyak 7.200 sengketa tanah masih terselesaikan 60 persen. mirisnya lagi, 30 sk dan dikeluarkan bpn tentang tanah terlantar, 11 diantaranya digugat.